ANGGARAN DASAR
YAYASAN PENGEMBANGAN ISLAM
“Al-Muassasah Li Nasyri Al-Islamiyyah Kedang”
(YPI amalislamiK)
M U K A D I M A H
Berpedoman kepada Al-Qur’an Surat Ali Imran Ayat 104 yang artinya “Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan merekalah orang-orang yang beruntung”; dan perintah Allah Subhanahu Wata’ala, bahwa umat Islam wajib berjihad di Jalan Allah dengan harta dan jiwa serta As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa Umat Islam wajib mempunyai cita-cita luhur dan mulia yakni beriman dan beramal saleh.
Seruan dan kewajiban tersebut di atas harus diimplementasikan dimuka bumi ini terutama di kawasan timur
o bahwa pembangunan Indonesia Bagian Timur adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan;
o bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh Bangsa
o bahwa pembangunan Islam dan Masyarakat Islam di Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Daerah Kedang – Lembata, Flores dan Alor pada khususnya adalah juga merupakan beban moril dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh seluruh Masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk Masyarakat Islam yang berasal dari Daerah Kedang di manapun ia berada.
Menyadari hal-hal tersebut di atas dan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa ta’ala disertai keikhlasan hati yang semurni-murninya, maka kami Masyarakat Islam asal Daerah Kedang yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya serta di wilayah lain memandang perlu menciptakan suatu wadah untuk menghimpun semua potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia pada umumnya dan Umat Islam Indonesia pada khususnya terutama Masyarakat Islam yang berasal dari Daerah Kedang – Lembata – Flores - Alor - Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan Islam dan Umat Islam di Daerah Kedang – Lembata – Flores - Alor - Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan rahmat dan karunia serta ridho Allah Subhanahu Wa ta’ala, kami Masyarakat Islam Daerah Kedang, Lembata, Flores, Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur menghimpun diri dalam satu organisasi sosial keagamaan non politik yang berbentuk Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Yayasan ini bernama YAYASAN PENGEMBANGAN ISLAM “AL-MUASSASAH LI NASYRI AL-ISLAMYYAH KEDANG” atau disingkat YPI AMAL ISLAMIK (untuk selanjutnya disebut “Yayasan”) berkedudukan di Jalan Merak Mas Blok E-3 No. 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.
K E G I A T A N
Pasal 3
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
1. Di Bidang Sosial :
a. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal;
b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;
c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;
d. Pembinaan Olahraga;
e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan;
f. Studi Banding.
2. Di Bidang Kemanusiaan :
- Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- Memberikan perlindungan konsumen;
- Melestarikan lingkungan hidup.
3. Di Bidang Keagamaaan :
- Mendirikan sarana ibadah;
- Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
- Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
- Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- Melaksanakan syiar keagamaan;
- Studi banding keagamaan.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA
Pasal 4
Yayasan ini didirikan sejak penandatanganan akta ini untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
JUMLAH KEKAYAAN
Pasal 5
1. Kekayaan yayasan dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan menjadi kekayaan yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari :
a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. W a k a f;
c. H i b a h;
d. Hibah wasiat; dan
e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
ORGAN YAYASAN
Pasal 6
Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :
a. Pembina;
b. Pengurus;
c. Pengawas.
PEMBINA
Pasal 7
1. Pembina adalahg organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih Anggota Pembina;
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;
4. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ;
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan;
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai Anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat Anggota Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Gabungan Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus;
7. Seorang Anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenbai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Pasal 8
1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Anggota Pembina tersebut :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
f. Dilarang untuk menjadi Anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus dan/atau Anggota Pengawas.
TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
Pasal 9
1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
f. Pengesahan laporan tahunan; dan
g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau Anggota Pembina berlaku pula baginya.
RAPAT PEMBINA
Pasal 10
1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Pembina, Anggota Pengurus, atau Anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik
5. Dalam hal semua Anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari Anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang Anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh Anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.
Pasal 11
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pembina;
- Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
- Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
- Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- Setiap Anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) sura untuk setiap Anggota Pembina lain yang diwakilinya;
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
- Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua Anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
RAPAT TAHUNAN
Pasal 12
1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan dating;
b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
c. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan;
d. Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para Anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
P E N G U R U S
Pasal 13
1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Seorang Ketua;
b. Seorang Sekretaris; dan
c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.
Pasal 14
1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.
Pasal 15
Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila :
1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (
4. Diberhentikan berdasarkan putusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 16
1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan;
2. Pengurus wajib menyusun Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan poembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank);
b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan modal dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun luar negeri;
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.
Pasal 17
Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
Pasal 18
1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang Sekretaris Anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya;
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya;
5. Bendahara Umum bertugas mengelola Keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan
PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 19
1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hokum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilam, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hokum tetap;
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dap-at diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Pelaksana Kegiatan yayasan bertanggungjawab kepada Pengurus;
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.
Pasal 20
1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan Anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang Anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka Anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka Anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili Pengawas.
RAPAT PENGURUS
Pasal 21
1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina;
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap Anggota Pengurus secara langsung, atau melalui
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik
Pasal 22
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang Anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir;
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus;
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah pengurus.
Pasal 23
1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang Anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris;
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua Anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.
P E N G A W A S
Pasal 24
1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih Anggota Pengawas;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas;
Pasal 25
1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hokum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu;
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;
6. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
Pasal 26
Jabatan Anggota Pengawas berakhir apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
e. Masa jabatan berakhir.
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Pasal 27
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;
2. Ketua Pengawas dan satu Anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;
3. Pengawas berwenang :
a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
b. Memeriksa dokumen;
c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil Anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
- Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- Memberhentikan Anggota Pengurus yang bersangkutan;
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hokum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semua;
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.
RAPAT PENGAWAS
Pasal 28
1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau Pembina;
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas;
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Anggota Pengawas secara langsung, atau melalui
4. Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hokum Republik
Pasal 29
1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas;
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;
3. Satu orang anggota pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pengawas;
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah pengawas.
Pasal 30
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah;
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang Anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris;
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.
RAPAT GABUNGAN
Pasal 31
1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.
Pasal 32
1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambah 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.
KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN
Pasal 33
1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Pengawas;
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama;
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengawas;
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian darijumlag suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang Anggota Pengurus atau Anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat;
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris;
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas membewrikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.
TAHUN BUKU
Pasal 34
1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhsatu) Desember;
2. Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup;
3. Untuk pertama kalinya Tahun Buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluhsatu) Desember dan untuk pertama kalinya pada tahun 2009 (duaribusembilan).
LAPORAN TAHUNAN
Pasal 35
1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 5 (
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
a. Laporan Keadaan dan Kegiatan Yayasan selama Tahun Buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
b. Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan catatan Laporan Keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas;
4. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alas an tertulis;
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan;
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 36
1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina;
2. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling tidak 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili;
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama;
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina;
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
Pasal 37
1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia;
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap Maksud dan Tujuan Yayasan;
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan Nama dan Kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang diamksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Kurator.
PENGGABUNGAN
Pasal 38
1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar;
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar-nya, ketertiban umum dan kesusilaan;
3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.
Pasal 39
1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah Anggota Pembina yang hadir;
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam Rancangan Akta Penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;
4. Rancangan Akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan;
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia;
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;
7. Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta Penggabungan.
P E M B U B A R A N
Pasal 40
1. Yayasan bubar karena :
a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap berdasarkan alasan :
c.1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
c.2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
c.3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan;
3. Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.
Pasal 41
1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan erbuatan hokum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua Surat Keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan;
3. Dalam hal Yayasan bubar karena Putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator;
4. Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di Bidang Kepailitan;
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidator;
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam Surat Kabar Harian berbahasa
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina;
9. Dalam hal Laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan Pengumuman Hasil Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi Phak Ketiga.
CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI
Pasal 42
1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi Badan Hukum tersebut;
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.
PERATURAN PENUTUP
Pasal 43
1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina;
2. Menyimpang dari ketentuandalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai Tatacara Pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertamakalinya diangkat Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :
A. P E M B I N A :
Ketua : Muhammad Bahrun
Wakil Ketua : Haji Bachtiar Sarabiti
Sekretaris : Drs. Muhammad Amin HS
Anggota : 1. Haji Muhammad Arief Haji Umar
2. Abdullah Sanusi
3. Haji Ismail Alwan
4. Mangge Sarabiti, S.Sos
5. Umar Abdullah
B. P E N G U R U S :
Ketua : Drs. Haji Abubakar Wuekero
Wakil Ketua : Daeng Mardjan
Sekretaris : Haji Asrul Tom Michrab
Bendahara : Abdul Lathief Hasan Paokuma
Anggota : 1. Misbach
2. Agussalim Sarabiti
C. P E N G A W A S :
Ketua : Haji Abubakar Cossim
Anggota : 1. Sanusi Achmad
2. Abdul Mudjibu
3. Muhamad Rachmat
3. Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, Anggota Pengurus Yayasan, dan Anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendidiran Yayasan mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang;
Pengurus Yayasan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
a.n. DEWAN PEMBINA
YAYASAN PENGEMBANGAN ISLAM
“Al-Muassasah Li Nasyri Al-Islamiyyah Kedang”
tt.
M. BAHRUN H.A. WAHID
Tidak ada komentar:
Posting Komentar